Tumpak Sewu Polemik Pengelolaan Kawasan Wisata Air Terjun Kembali Mencuat Setelah Muncul TemuanAktivitas Wisata Di Area Dasar Sungai
Tumpak Sewu Polemik Pengelolaan Kawasan Wisata Air Terjun Kembali Mencuat Setelah Muncul TemuanAktivitas Wisata Di Area Dasar Sungai. Sehingga yang di nilai melanggar aturan. Pihak terkait menyatakan aktivitas tersebut akan di proses secara hukum karena di duga di lakukan tanpa izin yang sesuai, sekaligus berpotensi membahayakan keselamatan pengunjung. Pemerintah daerah bahkan memberikan sinyal tegas berupa ancaman penarikan tiket masuk jika pengelola tidak segera melakukan penyesuaian dan pembenahan.
Air Terjun Tumpak Sewu yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Malang merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Jawa Timur. Keindahan aliran air yang menyerupai tirai raksasa menjadikan lokasi ini populer di kalangan wisatawan lokal maupun mancanegara. Namun, tingginya kunjungan juga memunculkan tantangan, terutama soal tata kelola kawasan dan kepatuhan terhadap aturan keselamatan serta perizinan.
Aktivitas Di Dasar Sungai Tumpak Sewu Dinilai Bermasalah
Menurut informasi yang berkembang, aktivitas wisata di dasar sungai sekitar Tumpak Sewu diduga tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Kawasan dasar sungai memiliki risiko tinggi, terutama saat terjadi hujan deras di wilayah hulu yang dapat memicu banjir bandang atau arus deras secara tiba-tiba. Kondisi ini membuat pengelolaan wisata di area tersebut harus mengikuti standar keselamatan ketat, termasuk jalur evakuasi, pembatasan akses, serta izin operasional. Aktivitas Di Dasar Sungai Tumpak Sewu Dinilai Bermasalah.
Pemerintah daerah menilai aktivitas wisata tanpa pengawasan yang benar dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terlebih jika jumlah wisatawan membludak pada musim libur.
“Sungai itu bukan area bebas. Ada risiko yang besar dan harus ada kontrol ketat. Kalau tidak sesuai aturan, tentu bisa di proses hukum,” ujar salah seorang pejabat daerah dalam keterangan resminya.
Ancaman Proses Hukum
Pihak berwenang menyebut langkah hukum bisa di tempuh jika di temukan pelanggaran, terutama terkait izin pengelolaan kawasan, pungutan liar, atau pengabaian standar keselamatan. Aparat penegak hukum bersama instansi pemerintah terkait di sebut telah melakukan monitoring untuk memastikan aktivitas wisata berjalan sesuai ketentuan.
Proses hukum juga di pandang sebagai bentuk peringatan agar pengelola wisata tidak semata mengejar keuntungan, namun juga mengutamakan keselamatan pengunjung. Pemerintah ingin pengelolaan destinasi sekelas Tumpak Sewu di lakukan profesional agar reputasi wisata daerah tidak tercoreng.
Tiket Masuk Terancam Di Tarik
Selain ancaman hukum, muncul pula opsi tegas berupa penarikan tiket. Artinya, pemerintah bisa mengambil alih atau menghentikan sementara aktivitas penjualan tiket jika pengelolaan di anggap tidak sesuai aturan. Kebijakan ini dinilai penting untuk mencegah aktivitas wisata berjalan liar, khususnya di area yang rawan. Tiket Masuk Terancam Di Tarik.
Penarikan tiket di pandang sebagai langkah administratif untuk mengembalikan tata kelola wisata agar sesuai regulasi. Jika tiket di tarik, otomatis akses wisatawan bisa di batasi sampai ada pembenahan dan legalitas yang jelas.
Langkah ini juga bertujuan agar pengelola melakukan koordinasi lebih baik dengan pemerintah daerah, aparat desa, hingga instansi terkait seperti BPBD dan kepolisian.
Sorotan Wisatawan dan Masyarakat
Polemik ini memicu perhatian luas karena Tumpak Sewu menjadi sumber ekonomi bagi warga sekitar. Banyak masyarakat menggantungkan penghasilan dari sektor wisata, mulai dari jasa pemandu, parkir, warung makan, hingga penginapan. Namun, sebagian masyarakat juga mendukung penertiban karena khawatir terjadi kecelakaan yang dapat merugikan semua pihak.
Sejumlah wisatawan mengaku mendukung pengelolaan yang lebih tertib. Menurut mereka, wisata alam seharusnya mengutamakan keamanan dan menjaga kelestarian, bukan hanya mengejar ramai pengunjung.
Evaluasi Pengelolaan Tumpak Sewu
Pemerintah daerah menegaskan evaluasi akan terus di lakukan. Pengelola di minta memperbaiki sistem keamanan, memperjelas batas area yang boleh di akses, serta memastikan proses perizinan berjalan legal. Jika pengelola mampu memenuhi seluruh ketentuan, wisata Tumpak Sewu tetap dapat berjalan normal.
Namun jika tidak, penegakan aturan menjadi opsi yang tidak bisa di hindari demi keselamatan wisatawan dan masa depan pariwisata Lumajang.
