Pemerintahan Trump dengan ketahanan pangan selama ini menjadi salah satu indikator vital dalam mengukur kualitas kehidupan sebuah bangsa. Di Amerika Serikat, survei tahunan ketahanan pangan yang di lakukan oleh Departemen Pertanian (USDA) selama puluhan tahun telah menjadi alat penting untuk memahami sejauh mana masyarakat mampu mengakses makanan sehat, cukup, dan terjangkau. Survei ini tidak hanya berfungsi sebagai laporan statistik, tetapi juga sebagai pijakan moral dan politik dalam memastikan bahwa tidak ada warga negara yang dibiarkan kelaparan di negeri dengan ekonomi terbesar di dunia.
Namun, keputusan mengejutkan datang dari pemerintahan Presiden Donald Trump. Pada masa pemerintahannya, Trump mengumumkan pembatalan survei tahunan tersebut. Alasan resmi yang di sampaikan pemerintah cenderung normatif: efisiensi anggaran, penyederhanaan birokrasi, dan pengalihan fokus ke prioritas lain yang di anggap lebih mendesak. Akan tetapi, banyak pengamat menilai langkah ini tidak sesederhana yang di kemukakan. Keputusan tersebut di pandang sebagai bagian dari strategi politik yang lebih besar: mengurangi visibilitas masalah sosial-ekonomi yang bisa memperburuk citra pemerintah.
Selain itu, keputusan ini juga mencerminkan filosofi politik Trump yang cenderung menekankan pertumbuhan ekonomi makro ketimbang pemerataan kesejahteraan. Retorika “Make America Great Again” sering di fokuskan pada penciptaan lapangan kerja dan kebangkitan industri dalam negeri. Namun, di balik narasi besar tersebut, terdapat fakta bahwa jutaan keluarga Amerika masih bergulat dengan masalah kerawanan pangan. Survei tahunan USDA selalu menjadi pengingat pahit bahwa keberhasilan ekonomi tidak otomatis menjangkau semua lapisan masyarakat.
Pemerintahan Trump dengan di hentikannya survei, pemerintah seakan memutus jembatan penting antara data, kebijakan, dan realitas sosial. Dampak jangka panjangnya bisa jauh lebih besar daripada sekadar kehilangan laporan tahunan—karena hilangnya transparansi akan membuka ruang lebih luas bagi pengabaian isu kerawanan pangan yang sesungguhnya masih menghantui negara itu.
Dampak Terhadap Data, Transparansi, Dan Penelitian
Keputusan untuk membatalkan survei tahunan ketahanan pangan menimbulkan masalah serius di ranah data dan penelitian. Survei USDA selama ini di kenal sebagai salah satu yang paling komprehensif di dunia. Dengan metodologi ketat, survei tersebut mampu memberikan gambaran terperinci mengenai tingkat kerawanan pangan berdasarkan demografi, geografi, dan kondisi sosial-ekonomi. Data yang di hasilkan di gunakan tidak hanya oleh pemerintah, tetapi juga oleh akademisi, lembaga internasional, hingga organisasi masyarakat sipil.
Tanpa survei ini, para peneliti akan kesulitan memetakan tren jangka panjang. Misalnya, bagaimana dampak resesi ekonomi terhadap akses pangan? Bagaimana distribusi kerawanan pangan di antara keluarga dengan anak kecil, komunitas imigran, atau masyarakat pedesaan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan data empiris yang konsisten dari tahun ke tahun. Kehilangan data berarti kehilangan kemampuan untuk menganalisis pola dan membuat prediksi berbasis bukti.
Lebih jauh, hilangnya survei juga berarti hilangnya salah satu bentuk akuntabilitas publik. Survei tahunan USDA selama ini di publikasikan secara terbuka, sehingga masyarakat luas dapat menilai bagaimana pemerintah menangani isu pangan. Media, misalnya, sering menggunakan laporan ini untuk menyoroti kenaikan jumlah keluarga yang mengalami kelaparan. Tanpa data, kritik publik bisa di bungkam dengan dalih ketiadaan bukti.
Di tingkat internasional, dampaknya tak kalah signifikan. Organisasi seperti FAO dan World Food Programme sering menjadikan data AS sebagai acuan dalam laporan global mengenai ketahanan pangan. Amerika Serikat, dengan posisinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik dunia, di harapkan memberikan contoh transparansi. Ketika survei di batalkan, dunia internasional kehilangan salah satu sumber data paling kredibel, sementara reputasi AS sebagai negara dengan sistem keterbukaan data ikut tercoreng.
Kritikus menyebut, hilangnya survei sama dengan “mematikan lampu” di ruang yang sedang dipenuhi masalah. Kita mungkin masih merasakan adanya masalah, tetapi tanpa cahaya data, sulit untuk mengukur, memahami, apalagi mencari solusi.
Reaksi Publik, Akademisi, Dan Lembaga Internasional Dari Pemerintahan Trump
Gelombang reaksi keras pun muncul dari berbagai penjuru. Akademisi dari universitas ternama seperti Harvard dan Yale menilai pembatalan survei sebagai pukulan telak terhadap sains dan kebijakan berbasis bukti. Mereka menekankan bahwa data ketahanan pangan adalah elemen krusial dalam memahami keterkaitan antara kemiskinan, kesehatan masyarakat, dan pendidikan. Tanpa survei, studi-studi yang mengandalkan data longitudinal menjadi terhenti.
Organisasi non-pemerintah seperti Feeding America mengungkapkan keprihatinan mendalam. Jaringan bank makanan tersebut selama ini menggunakan data USDA untuk merancang distribusi bantuan ke daerah yang paling membutuhkan. Tanpa data, efektivitas bantuan bisa menurun karena tidak ada peta jelas mengenai wilayah dengan kerawanan pangan tertinggi.
Di tingkat global, kritik juga datang dari lembaga internasional. FAO menilai keputusan ini sebagai langkah mundur dalam komitmen terhadap agenda pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya tujuan menghapus kelaparan. Para diplomat internasional yang biasa bernegosiasi dengan AS di forum pangan juga menyampaikan kebingungan: bagaimana mungkin negara yang memimpin banyak inisiatif bantuan pangan global justru mengabaikan masalah di dalam negeri sendiri?
Di dalam negeri, Kongres AS pun terbelah. Sebagian anggota Partai Demokrat menuduh langkah ini sarat kepentingan politik untuk menutupi kegagalan dalam menangani kemiskinan. Mereka bahkan mengusulkan agar universitas atau lembaga independen mengambil alih pelaksanaan survei. Namun, usulan ini tentu membutuhkan pendanaan besar, sementara anggaran negara dikontrol eksekutif.
Sementara itu, dari kalangan masyarakat umum, muncul rasa khawatir bahwa isu kerawanan pangan akan semakin diabaikan. Aktivis lokal yang bergerak di dapur umum dan komunitas sosial melaporkan bahwa mereka sudah melihat peningkatan permintaan makanan gratis. Tanpa data resmi, suara mereka berpotensi dianggap anekdotal, bukan bukti nyata.
Implikasi Jangka Panjang Bagi Ketahanan Pangan Nasional
Implikasi jangka panjang dari keputusan ini sangat luas. Pertama, dari sisi kebijakan, pemerintah berisiko besar salah arah dalam membuat program. Tanpa data akurat, program bantuan pangan bisa tidak tepat sasaran, sementara masalah kelaparan dan malnutrisi tetap berlangsung di bawah permukaan.
Kedua, dari sisi kesehatan, dampaknya bisa lebih berbahaya. Penelitian selama ini menunjukkan bahwa kerawanan pangan berhubungan erat dengan masalah gizi buruk pada anak, obesitas akibat konsumsi makanan murah yang tidak sehat, serta peningkatan risiko penyakit kronis. Tanpa pemantauan, sistem kesehatan publik bisa kewalahan menanggung beban tambahan yang sebenarnya bisa di cegah dengan intervensi dini.
Ketiga, dari perspektif global, reputasi Amerika Serikat sebagai teladan transparansi data dan kepemimpinan moral dalam isu pangan bisa terkikis. Dunia internasional mungkin mulai meragukan komitmen Washington terhadap kerja sama pangan global. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan diplomasi AS di forum internasional.
Namun, masih ada secercah harapan. Beberapa universitas, lembaga think tank, dan organisasi masyarakat sipil menyatakan kesiapan untuk mengisi kekosongan data yang ditinggalkan pemerintah. Mereka mencoba mencari pendanaan alternatif, termasuk dari donor swasta, untuk tetap menjalankan survei serupa. Meski upaya ini menjanjikan, skalanya tidak akan sebesar survei USDA, sehingga data yang di hasilkan mungkin tidak setara dalam hal representasi nasional.
Pada akhirnya, keputusan pembatalan survei ketahanan pangan bukan hanya soal efisiensi anggaran atau teknis birokrasi. Ia adalah refleksi dari bagaimana sebuah pemerintahan memandang hubungan antara data, transparansi, dan kesejahteraan rakyatnya. Jika isu pangan di perlakukan semata-mata sebagai angka yang bisa di hapus demi citra politik, maka risiko terbesar yang di hadapi adalah lahirnya krisis sosial yang tidak terlihat, namun perlahan merusak fondasi masyarakat dari Pemerintahan Trump.